CIMAHI (SUARA INDONESIA POST) -
Pemerintah Kota Cimahi kembali mendapatkan Penghargaan Predikat
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Opini Kepatuhan
Tertinggi Zona Hijau Dari Ombudsman RI. Dengan capaian ini, Kota Cimahi
menduduki Peringkat Ke-2 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Peringkat Ke-1
untuk Tingkat Pemerintah Kota se-Jawa Barat.
Penghargaan
diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi pada
acara Penganugerahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di Hotel
Grand Sunshine Kabupaten Bandung, Rabu (4/12/2024).
Kota
Cimahi meraih nilai 96,13 naik dari capaian tahun 2023 yang mendapatkan
nilai 95,27. Adapun lokus penilaian kepatuhan UPP Pemkot Cimahi
dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Cimahi Utara dan Puskesmas Melong
Asih.
Penilaian
kepatuhan adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik
oleh Ombudsman RI. Hal itu bertujuan untuk mendorong pencegahan mal
administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penghargaan
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan bentuk apresiasi
Ombudsman RI terhadap instansi yang berhasil memenuhi Penilaian
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pj.
Wali Kota Cimahi Dicky Saromi menyatakan, Kota Cimahi berkomitmen untuk
terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Kami berkomitmen uterus
meningkatkan kualitas layanan publik bukan hanya sebatas pada standar
pelayanan, namun di atas ekpektasi masyarakat atau beyond the expectation," ujarnya.
Penghargaan
tersebut merupakan salah satu indikator pelaksanaan Reformasi
Birokrasi. "Sehingga ke depannya Pemkot Cimahi harus semakin
meningkatkan pelayanan publik dengan terus menjaga empat dimensi
penilaian sesuai yang dipersyaratkan Ombudsman.
Pelayanan publik yang excellent
merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
Serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak
sebagai fokus prioritas Kota Cimahi sejak tahun 2023," jelasnya.**